Kalimulya, Planetdepok.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M. Hasbullah Rahmad, melihat Kota Depok saat ini perlu direhabilitasi. Untuk itu, bila ditugaskan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) maju sebagai Calon Walikota Depok tahun 2024 mendatang, ia siap memberikan perubahan secara progresif bagi Kota Depok.
“Kota Depok ke depan perlu direhabilitasi dengan sentuhan progresif pemimpinnya, sebab masih banyak persoalan di masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah Pusat, Provinsi Jabar dan DKI serta pemerintahan tetangga,” paparnya, di Kalimulya, Cilodong, Sabtu (28/1/2023).
Hasbullah mengungkapkan, banyak yang harus dilakukan agar Depok ke depan semakin maju, diantaranya menyelesaikan bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan.
“Depok dengan jumalh penduduk dan kendaraan yang meningkat kini, harus menambah lebar jalan, tingkat pengangguran produktif juga harus di salurkan , jika tidak rentan akan tindak kriminal. Lalu pengelolaan sampah TPA yang sudah mencapai ketinggian 43 meter, harus ditangani segera karena jika longsor bisa mencemari kali pesanggrahan. Kemudian, birokrasi posisikan lagi ASN sebagai pelayan, harus kita kembalikan kodrat ASN itu adalah pelayan masyarakat,” bebernya.
Jalan raya Sawangan, menurutnya juga harus dilebarkan, kemacetan terjadi dijalan itu lantaran kendaraannya sudah overload, jadi harus ada pelebaran. Meski statusnya sebagai Jalan Nasional, semestinya pemimpin Kota Depok bisa membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR, meminta pelebaran sebelah kiri dan kanan.
“Itu bisa dilakukan pemimpin daerah yang berkuasa, membuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna menyelesaikan persoalan kemacetan Jalan Raya Sawangan,” tukas mantan Anggota DPRD Kota Depok periode 1999-2004 dan 2004-2009 itu.
Bang Has, sapaanya menilai, perlu membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar dan DKI serta dengan Pemerintahan tetangga seperti Bogor, Bekasi dan Tangsel. Sebab baginya jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan cukup membenahi permasalahan yang ada sekarang ini.
Ia sangat menyadari, Depok ini tidak punya Sumber Daya Alam (SDA) namun itu bukanlah hambatan untuk meningkatkan pendapatan daerah lantaran dihuni banyak orang pintar, jika mampu mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, itu bisa menjadi kekuatan walau tidak punya SDA tapi bisa menghasilkan, jadikan sebagai SDM produktif untuk membuka usaha baru.
“Orang dagang kini tidak harus buka toko tapi lewat online tapi sejauh mana jaringan pemasarannya, kita sebagai pemerintah yang harus menyediakannya. Misalnya dengan membuat etalase yang mampu memberikan oleh-oleh bagi para pengunjung ke Depok, sebab orang daerah lain harus datang ke sebuah daerah, karena ada sesuatu yang mereka tidak punya. Nah itu yang harus kita siapkan. Bisa juga sentral usaha Bulak Timur Cipayung semacam Pasar Tanah Abang, kita buatkan tempat yang representatif agar ketika orang berkunjung ke Depok mau beli pakaian, ya ke Bulak Timur,” ujarnya.
Persoalan pengangguran lulusan SMA SMK, sambungnya, juga banyak jika tidak ada peluang kerja maka akan menumpuk pengangguran, yang akhirnya kriminalitas meningkat lantaran tidak punya pekerjaan. Tapi jika tingkat pengangguran ditekan, maka Depok situasi keamanannya akan tetap kondusif.
Hal-hal itu, katanya menjadi tanggung jawab pemimpin Pemerintahan Daerah, harus bisa gimana salurkan mereka kerja. Contohnya, minta kepada pabrik setengah dari pekerjanya adalah warga Depok, pasti perusahaan pabrik mau berikan, dengan syarat mereka punya kartu kuning dari Disnaker, maka dia berhak untuk kerja perusahaan tersebut.
“Depok ada 12 cabang bank, kita bisa minta separo security, anak-anak yang baru lulus SMA,” cetusnya.
Bang Has menggambarkan, DKI Jakarta tidak punya lahan pertanian beras dan sayuran tapi Jakarta punya pasar induk yang banyak orang dari luar jakarta datang berbelanja disana. Ia di DPRD Provinsi juga akan membuat Perda Pasar Distribusi, jika sudah berlaku maka Depok harus bikin Pasar tersebut, sehingga ada uang yang berputar di Kota Depok.
“Kalau kita tidak bikin ikon ekonomi baru tidak akan bisa kita berkembang,” ulasnya.
Ia juga ingin alun-alun ada disetiap Kecamatan yang dibangun oleh CSR Perbankan. Nantinya bebaskan Perbankan pasang logonya di Alun-alun tersebut tanpa harus membayar pajaknya, selama itu dapat dinikmati oleh masyarakat, sebab lama-lama tanah akan habis, kalau tidak diselamatkan dari sekarang.
“Pemimpin itu harus punya ide dan gagasan. Kalau hanya sesuai kaedah kan sudah berjalan oleh masing-masing Dinas,” tegas Hasbullah.
Kalau Kota Depok strategis, lanjutnya, ayo manfaatkan, minta ke Pusat tiap Kecamatan dilintasi Busway, agar warga tidak naik kendaraan sendiri. Masyarakat sekarang juga lebih nyaman naik LRT, kita bisa meminta itu, manfaatkan kondisi strategis yang dekat Jakarta, dengan begitu kita bisa bantu masyarakat Depok yang kerja di Jakarta hemat waktu dan kurangi stres serta biaya.
Potensi kali Ciliwung, imbuhnya juga harus di berdayakan. Ciliwung saat ini pada dasar kalinya banyak menumpuk sampah plastik. Selain itu, kalau viewnya di buat lebih bagus, warga yang mau buang sampah pasti tidak jadi dan akan malu sendiri. Saat ini pinggiran kali Ciliwung tidak dimanfaatkan.
“Kita harus bangun dari hulu, kita budayakan perwilayahan turun ke kali pungutin sampah yang ada, dalam setahun itu akan bersih. Bicara tanggung jawab memang kewenangan BBWS Dirjen SDA tapi kalau kita minta jadikan kali Ciliwung destinasi wisata alami dan ada benefit bagi masyarakat dan pemerintah daerah, pasti dapat ijin dari BBWS, tinggal koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah,’ jelasnya.
Terakhir, Bang Has juga ingin adanya petugas pajak yang jemput bola pada hari Sabtu dan Minggu. Pasalnya, banyak warga Depok yang kerja di luar Depok, sehingga jika mereka ingin bayar pajak harus ambil cuti dan itu sangat sulit dilakukan.
“Pemda buka kan pas hari kerja mereka, pada saat mereka libur kerja hari Sabtu dan Minggu, Pemda tutup. Gimana mereka mau bayar pajak, maka kita perlu membuat pajak jemput bola ke perumahan – perumahan untuk membantu mereka yang kerja diluar Depok mudah membayar pajak,” pungkasnya.
Sebagai tambahan, Progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam (meluas) baik secara kuantitatif (fisik) maupun kualitatif (psikis).
Progresif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ke arah kemajuan.
Perubahan progresif, mengutip dari brainly.co.id yaitu suatu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik dan menuju pada kemajuan. Contohnya, perbaikan tingkat kesehatan, keberhasilan pembangunan, dan kemajuan teknologi. *iki