Diskusi Publik dengan tema Pers dan Kebebasan Hak Bersuara, berlangsung di Balai Serba Guna Depok Jaya, Jalan Raya Bangau, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kamis (8/6/2023).
Kegiatan tersebut, cukup menarik perhatian sejumlah politisi Kota Depok, untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi atau suara mereka, terhadap kebebasan wartawan atau jurnalis di Kota Depok.
Kadiskominfo Kota Depok Drs. Manto, M.Si mengatakan, kemerdekaan pers di Indonesia, saat ini masih berada dalam rentang nilai bebas.
Itu terlihat dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022, di mana skor pada tingkat Nasional mencapai 77,8 atau naik tipis 1,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kemerdekaan Pers Indonesia cukup bebas, tahun 2022 lalu IKP naik menjadi 77,8 persen. Hasil peningkatan ini menunjukkan kehidupan pers Indonesia cukup bebas,” paparnya.
Kemerdekaan pers dalam kehidupan berbangsa dan negara, urainya, sesuai dengan hati nurani dan untuk tegakkan kebenaran dan keadilan serta mensejahterakan keadilan umum.
“Asas penting demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, sebagai negara demokrasi, perlindungan berekspresi dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.
Insan pers, tambah Manto, berperan penting sebagai penentu kualitas Pemilu sesuai etika jurnalistik dan bijaksana dalam produksi berita.
“Pemberitaan dengan etika jurnalistik, akan membantu masyarakat dalam Pemilu yang akan datang. Sesuai dinamika politik memiliki aplikasi dalam sistem keamanan, bagaimana pers bisa mengedukasi masyarakat,” utasnya.
Ketua DPD SWI Kota Depok Dindin Syarifudin mengatakan, kebebasan wartawan jangan sampai menjadi kebablasan, lantaran bebas menulis. Pasalnya peran utama pers adalah menyampaikan kebenaran dan mengedukasi masyarakat.
“Pers harus mampu menjaga kebenaran dan membangun profesionalitas. Selain itu, harus punya inovasi dan beradaptasi dengan teknologi,” ujarnya.
Sekretaris Partai Perindo Kota Depok Perdamaian Sitorus menyampaikan, wartawan harus bisa bertanggung jawab atas berita yang diterbitkan, sehingga tidak terjadi kebablasan.
Ia juga mengharapkan, pers bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu, dengan arti semua partai mendapatkan porsi yang sama untuk diliput oleh media.
Tokoh muda Kita Depok yang juga merupakan CEO Persikad 99 Handiyana, mengapresiasi kegiatan diskusi tersebut. Ia menginginkan agar diskusi yang Sekber Depok gelar, bisa membawa manfaat bagi masyarakat.
Sementara pengurus Partai NasDem Kota Depok Eis Rahmawati mengutarakan, indeks kebebasan pers dunia, ada kenaikan yang cukup signifikan, walaupun pada beberapa daerah wartawan masih menjadi target pembungkaman.
Untuk itu, ia sangat mendukung kebebasan pers di Kota Depok, lantaran pers memiliki peran sebagai penjernih informasi.
“Saya akan dukung kebebasan pers di Depok dalam berkegiatan dan memberikan kebebasan bersuara.
Semoga pers Indonesia semakin maju, dalam menegakkan demokrasi Pancasila,” tukasnya.
Apresiasi juga diberikan oleh Ketua Umum SWI yang diwakili oleh Humas DPP SWI Hendra Gunawan, lantaran diskusi tersebut, ia yakini bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman pers di Kota Depok.
“SWI sangat mengapresiasi kegiatan diskusi yang DPD SWI gagas dan laksanakan hari ini. Semoga bertambah wawasan dan dapat mengaplikasikannya saat menjalankan tugas-tugas jurnalistik,” urainya.
Sedangkan Sekjend SWI Herry Budiman memaparkan, kebebasan pers sebagai landasan demokrasi, memberikan ruang hak kebebasan bersuara yang merupakan hak asasi manusia.
“Sesuai dengan tema hari kebebasan pers sedunia kebebasan pers sedunia 2023 “Shaping a Future of Right: Freedom of expression as a driver for all other human rights” atau “Membentuk Masa Depan Hak,” ungkapnya.
Kebebasan berekspresi, utaranya, sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya, pers memiliki peranan yang penting dalam menjamin perwujudan HAM.
Herry menyebut, berbicara kebebasan pers juga tidak lepas dari indeks kemerdekaan pers (IKP).
Pada tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Depok dari PKB Babai Suhaemi menyampaikan, diskusi tersebut bisa memajukan peranan pers Depok dan mendorong pemerintah, agar bisa memberikan nilai kesejahteraan.
Pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi, imbuhnya, harus bersikap independen, tidak boleh berpihak pada siapapun, kecuali berpihak pada kebenaran.
Babai meyakini, pers Depok dalam menyajikan berita ke tengah masyarakat, mampu mendorong kemajuan dan perubahan, upaya bagaimana pemerintah bisa melaksanakan pembagunan kota Depok lebih maju.
“Tanpa pers, Depok tidak akan bisa maju, tidak bisa berkembang. Pers merupakan bagian strategis dan terpenting dari pembangunan Depok,” tegasnya.
Babai juga kontan meminta kepada Pemkot Depok melalui diskominfo, untuk memberikan kebebasan kepada pers sebebas-bebasnya.
“Saya meminta Diskominfo jangan sampai ada intervensi kepada pers. Berikan kebebasan pers, sepanjang itu bukan sesuatu yang tidak berikan nilai lebih, bagi kemajuan Depok,” utasnya.
Anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat, Dr. Ir. Hj Eni Sumarni, M.Kes mengajak insan pers mari bangkit, memperbaiki kinerja sesuai rambu-rambu pers yang ada.
“Harus dilakukan temen-temen wartawan, agar kemerdekaan pers juga dirasakan semua.” tekannya.
Menurut Eni, insan pers tetap meletakan pondasi kebenaran dan keadilan dengan menjaga etika dan moral.
“Namun, pers juga harus terhindar dari intimidasi pihak manapun,” tegasnya.
Pers, lanjutnya, harus independen dan bebas intervensi pihak mana pun termasuk pemilik modal medianya.
“Pers juga harus terbebas dari intimidasi, apalagi kekerasan fisik dari mana pun. Pers harus benar-benar merdeka,” ujarnya bersemangat.
Sedangkan dalam diskusi publik, DPD SWI Kota Depok atau yang lebih dikenal dengan Sekber Depok, menampilkan Nara Sumber Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH, MH, Lawyer & Dosen STIHP Pelopor Bangsa Andi Tatang Supriyadi, SE, SH, MH, CPL, CPM dan Wakil Sekretaris DPD SWI Kota Depok Yusdiansyah, SE.
