Bandung, Planetdepok.com – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Jawa Barat (Jabar), yang dirangkai dengan Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (8/8/2024).
Sedikitnya, 37 kapala daerah se-Jabar mengikuti acara tersebut, yang bertujuan memperkuat transparansi dalam pengelolaan aset daerah dengan tema “Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah”.
“Tadi senang banget, melihat laporan dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang bisa memberikan pelajaran tegas pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ujar Imam.
Dengan sikapnya yang tegas, ia akan sangat mendukung terhadap penindakan korupsi.
“Baik masalah keuangan maupun permasalahan penipuan dan kecurangan, dalam memberikan sebuah informasi dengan memindahkan Kartu Keluarga (KK) sehingga seseorang bisa masuk ke sekolah negeri,” sambungnya.
Acara itu, juga merupakan bagian dari kampanye antikorupsi, yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagas, melalui Roadshow Bus KPK 2024.
Roadshow Bus KPK tahun ini mengusung tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”.
Yang bertujuan, menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat.
“Contoh kasus PPDB, Ini kan sangat merugikan masyarakat sekitarnya,” ungkap Imam.
Sehingga, mereka tidak bisa masuk akibat ada kecurangan yang dilakukan oleh para orang tua murid mendekatkan diri kepada sekolah yang favorit.
“Di Bandung, terjadi 40 dikeluarkannya murid dari sekolah negeri. Akibat kecurangan memasukkan KK, ataupun membuat KK tidak sesuai dengan tempat tinggal mereka,” lanjutnya.
Acara itu, juga menjadi momentum bagi para kepala daerah di Jawa Barat, untuk saling bertukar pengalaman dan strategi dalam upaya mempercepat sertifikasi aset daerah.
Serta, memperkuat sinergi dalam mencegah praktik-praktik korupsi lingkungan pemerintahan.
Imam sangat bersyukur, jika memang arahan-arahan dari Pj Gubernur, bisa seperti itu dan laporan-laporan masyarakat, bisa di tindak lanjuti KPK ataupun pihak-pihak berwajib.
“Sehingga, tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun warga,” utasnya. *iki
