Direnovasi, Pramono Harapkan Pelayanan RSUD Budhi Asih Makin Meningkat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau RSUD Budhi Asih, Selasa (16/9/2025). (Foto: berjak)

Jakarta, Planetdepok.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap renovasi yang dilakukan di RSUD Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur, untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau RSUD Budhi Asih, Selasa (16/9/2025).

Renovasi ini, mencakup perbaikan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan sejumlah fasilitas lainnya di RSUD Budhi Asih.

“Kepala Dinas Kesehatan dan juga saya sebagai Gubernur Jakarta, ingin men-support untuk beberapa renovasi yang akan dilakukan termasuk perbaikan IGD-nya, kemudian cath lab dan sebagainya. Mudah-mudahan pelayanannya akan semakin baik,” ujar Pramono.

RSUD Budhi Asih merupakan rumah sakit tipe kelas B yang memiliki layanan unggulan untuk kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA dengan strata madya.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki layanan kateterisasi jantung 24 jam dan fasilitas Ruang Cathlab.

Serta layanan stroke, yang dapat melaksanakan tindakan trombolisis untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.

Dalam kunjungannya ini, Pramono juga sempat berdialog langsung dengan para pasien rawat inap. Menurutnya, performa layanan kesehatan yang diberikan RSUD Budhi Asih sudah cukup baik.

Meski demikian, ia menyoroti masalah ketersediaan obat yang membutuhkan waktu pengadaan sehingga tidak selalu tersedia untuk pasien. Rumah sakit ini, diketahui melayani 95 persen pasien BPJS dan lima persen pasien non-BPJS.

“Dari lima persen itu, memang ada yang prioritas yang sekarang dikembangkan di tempat ini termasuk untuk yang bersifat kulit, kecantikan, dan sebagainya,” lanjut Pramono.

Melalui perbaikan fasilitas, ia berharap layanan kesehatan RSUD Budhi Asih semakin meningkat dan lebih baik.

Menurut Pramono, renovasi akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Mengenai biaya, tentunya ada anggaran dari pemerintah pusat. Tapi memang saya tidak bisa menyampaikan, karena memang untuk memperlakukan perbaikan ini ada dua cara. Yang satu dari APBD, yang kedua dari BLUD. Nah dari BLUD ini lebih fleksibel,” tegasnya. (iki)

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.