Untuk tahun 2021, Disrumkim Kota Depok telah menyiapkan anggaran guna mengembangkan Jaringan Non Perpipaan (JNP) SPAM di dua titik, yakni wilayah Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung.
Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyedia Air Bersih Disrumkim Kota Depok, Wahyu Hidayat mengatakan, pembangunan fisik jaringan non perpipaan SPAM akan dimulai setelah lebaran tahun ini, atau pada akhir Mei mendatang.
“Saat ini masih dalam tahap masuk ke perencanaan ke Bagian Layanan Pengadaan,” ujar Wahyu diruang kerjanya, Senin (8/3/21).
Ia mengungkapkan, pembangunan tersebut, disediakan pagu anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2021.
“Masing-masing titik, jadi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp700 juta,” imbuhnya.
Wahyu menegaskan, pembangunan JNP SPAM dilakukan pada wilayah yang rawan air.
“Artinya pada musim kemarau warga susah dapatkan air, atau diwilayah tersebut kandungan airnya tidak bagus karena terlalu banyak mengandung logam dan zat lainnya, selain itu, wilayah tersebut belum ada jalur jaringan pipa PDAM”, urainya.
Tujuan dari pembangunan JNP, menurutnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses air bersih. Dan jaringan non perpipaan yang dikembangkan tahun ini,, akan mampu menyambung sampai ke 300 rumah.
“Rinciannya adalah di Kelurahan Pondokjaya 200 sambungan rumah dan Kelurahan Tirtajaya hanya 100 sambungan”, utasnya.
Wahyu menjelaskan, sebenarnya si Kelurahan Tirtajaya sudah punya SPAM, tapi kondisinya sudah tidak bisa digunakan. Maka tahun ini akan dilakukan perbaikan instalasi, agar kembali berfungsi dengan baik.
“Perbaikan instalasinya seperti perbaikan toren atau menara air yang sudah mulai rusak atau tangga yang sudah rapuh, juga mesin air yang memang sudah harus di bor lebih dalam lagi,” rincinya.
Wahyu memaparkan, JNP SPAM yang sudah di bangun, akan dihibahkan kepada Kelompok Penerima dan Pemanfaat (KPP) yang dibentuk oleh masyarakat. Setelah itu, KPP yang akan mengelolanya, baik dari penentuan pembayaran iuran, pemasangan sambungan dan perbaikannya.
“KPP biasanya terdiri dari 7 orang, Kita hanya bangun fasilitasnya, KPP nanti yang kelola, mereka yang tentukan berapa iuran yang harus dibayar per kubiknya. Dan iuran itu tidak disetor ke Pemkot Depok, tapi masuk ke dalam pengelolaan KPP, misal untuk gaji pengurus KPP”, tuturnya.
Wahyu megutarakan, JNP SPAM tersebut dibangun agar bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat, Pemkot hanya sebagai stimulasi.
Telah diketahui, pada tahun 2020, Disrumkim Kota Depok telah melakukan pengembangan JNP SPAM di empat titik kelurahan, antara lain Kelurahan Ratujaya, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Cipayung, dan Kelurahan Kemiri Muka. *cky
