DEPOK, PLANET DEPOK. COM – Presidium Aktivis Depok (PAD) yang berisikan sejumlah aktivis pergerakan 98 yang berdomisili di Kota Depok, merilis hasil penilaian kinerja para Kepala OPD di Pemerintahan Kota Depok selama semester pertama tahun 2021.
Juru Bicara Presidium Aktivis Depok (PAD) Ricky Hafidz yang juga mantan Aktivis HMI, mengatakan penilaian itu dibuat, untuk membuat kritik yang memicu pada peningkatan kinerja para pejabat di Kota Depok.
Urutan hasil penilaian kinerja Kepala OPD yang diselenggarakan oleh Presidium Aktivis Depok, paparnya adalah, Kepala Dinas Pendidikan mendapat nilai 9,8, Kepala Dinas PUPR mendapat nilai 9,3, Kepala Dinas PORYATA mendapat nilai 9,2
“Sedangkan Kepala BKPSDM mendapat nilai 9,1, Kepala DPMPTSP mendapat nilai 9,0, Kepala BKD mendapat nilai 8,9, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan mendapat nilai 8,5, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat nilai 8,2, Kepala Dinas UMKM dan Koperasi mendapat nilai 7,9”, urainya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/7/21).
Kemudian, tandasnya, Kepala Dinas Kesehatan mendapat nilai 7,7, Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga mendapat nilai 7,5, Kepala Dinas DISDUKCAPIL mendapat nilai 7,4, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman mendapat nilai 7,1, Kepala Dinas Sosial mendapat nilai 6,9, Kepala Kantor Kesbangpol mendapat nilai 6,7, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mendapat nilai 6,3,
Selanjutnya, beber Ricky, Kepala Dinas Tenaga Kerja mendapat nilai 6,1, Kepala Dinas Pertanian mendapat nilai 5,9, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan mendapat nilai 5,6, Kepala Dinas Perhubungan mendapat nilai 5,2, Kepala Satpol PP mendapat nilai 4,8
Dari penilaian tersebut, terangnya, Pejabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mendapat nilai terbaik dan Kepala Dinas Satpol PP mendapat nilai terburuk, pada penilaian kinerja semester pertama 2021.
Menurut Heru Santos, Presidium Aktivis Depok yang juga mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyampaikan, penilaian tersebut berdasarkan survei opini publik yang dilakukan kepada kalangan aktivis dan tokoh masyarakat, yang aktif berinteraksi di Depok dan mengikuti perkembangan Depok.
Pejabat yang mendapat nilai buruk, tekannya, biasanya adalah pejabat arogan dan anti kritik dari masyarakat, sehingga tidak transparan dalam kinerja dan mungkin banyak kasus-kasus di dinas tersebut, yang diketahui publik.
“Presidium Aktivis Depok setiap semester, akan terus membuat penilaian kinerja pada para pejabat publik di Kota Depok, sebagai kontrol sosial atas kinerja mereka,” pungkasnya. *cky
