BKD Depok & Bapenda Jabar Bahas Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

BALAIKOTA, PLANETDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), guna membahas kerja sama terkait Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Depok.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dibahas.

“Ya, Senin kemarin, kami pertemuan dengan Kepala Bapenda Jabar, guna membahas kerja sama pendapatan pajak daerah untuk DBH Kota Depok. Kami membahas dan merumuskan beberapa poin kerja sama,” ujar Sekretaris Badan (Sekban) BKD Kota Depok Utang Wardaya, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga:  Sukseskan Quick Program Walikota, Kelurahan Grogol Targetkan 10 Ribu LRB

Pembahasan yang dimaksud, jelasnya, meliputi Penelusuran bersama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Penerapan Tabungan Samsat untuk pembayaran PKB Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok.

Termasuk, sambungnya, soal edukasi kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak.

Baca Juga:  Wali Kota Depok Ultimatum ASN Perempuan

“Tiga poin ini yang menjadi pokok bahasan dan kami dalami untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya DBH Kota Depok,” terangnya.

Dengan adanya pertemuan itu, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan DBH pajak provinsi, sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Depok. Serta mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

“Mudah-mudahan upaya ini mampu meningkatkan pendapatan DBH Pajak Provinsi, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan di Kota Depok,” tutupnya. *iki

 166 kali dilihat

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.

Baca Juga:  Pagu Anggaran DPUPR 2020 Dipangkas 54 Persen