Dari Jaman Soekarno Hingga Jokowi, Papua Dapat Perhatian Luar Biasa

JAKARTA, PLANET DEPOK. COM – Pemerhati intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani menilai, konflik di Papua hanya dilakukan oleh kelompok gerakan Papua merdeka yang berpolitik. Pasalnya, sejak mulai dari jaman Presiden Soekarno hingga Jokowi, Papua selalu mendapatkan perhatian luar biasa dari Pemerintah Indonesia.

Selain itu, gembar gembor mereka beranggapan bahwa orang Papua bukan orang Melayu dan dari orang kulit hitam sangat tidak beralasan.

“Self Determination menjadi alasan bagi kelompok Papua Merdeka yang berpolitik. Kami bukan melayu dan dari kulit hitam. Padahal Presiden Soekarno mengkritik Ernas, bahwa bangsa di sini adalah punya kesamaan bersama, ” kata Stepi Anriani dalam webinar dengan judul Separatism and Terrorism in Papua, yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Sabtu (19/6/21).

Baca Juga:  Yakin 98% Direkom DPP PDIP, Afifah Bangun Silaturahim Politik Dengan KPNP

Papua bagian dari NKRI, kata dia, secara hukum internasional tidak ada masalah. Ditambah lagi para diplomat muda Indonesia di sidang PBB menujukkan, pemerintah mempertahankan Papua karena memiliki hukum yang kuat.

“Saya bangga dengan diplomat muda. Setiap sidang umum PBB. Menyiapkan menconter soal isu negara. Dari 27 tinggal satu negara yang ingin Papua Merdeka, ” bebernya.

Bukti kuat Papua bagian dari Indonesia, ujarnya, dapat dilihat dari New York Agreement pada tanggal 15 -8 1962. Di mana tertulis dan legal kedaulatan Papua berada dalam NKRI.

Baca Juga:  Ade Supriyatna: 15 Tahun PKS Sibuk Membangun Depok, Perlu Fakta Apa Lagi?

“Resolusi PBB no. 2504 . Mengacu Papua menjadi bagian dari NKRI, ” ucapnya.

Dalam hal ini juga, tegas Stepi, Pemerintah Indonesia sudah semaksimal mungkin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Bahkan sejak Presiden Soekarno, pemerintah sudah memberikan perhatian luar biasa.

“Pemerintah kita sudah luar biasa memberi perhatian kepada Papua, mulai dari presiden Soekarno, bagaimana mengerakkan jiwa Nasionalisme. Di mana dia bilang Indonesia belum bisa Merdeka kalau Papua masih menjadi bagian Belanda. Kita harus rebut. Pak Harto juga memperhatikan Papua, membuka pembangunan sosial politik dan lain -lain. Pak Habibie diterima beberapa tokoh, bu Mega membuat Otonomi khusus, Gus Dur dengan pendekatan dialog bersama tokoh Papua, hingga Joko Widodo dengan pendekatan politik, ” ungkapnya.

Baca Juga:  Sekretariat DPRD Kota Depok Tingkatkan Peran & Trifungsi DPRD Dalam Pembangunan

Selama ini, menurutnya, Pemerintah Indonesia sudah fokus membangun Papua. Namun, perhatian tersebut, tinggal implementasi agar lebih baik lagi. *cky

 142 kali dilihat

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.