“Baru terasa setelah dua bulan masa pandemi berjalan, Dinas Koperasi kroscek ke beberapa koperasi berdasarkan usahanya, salah satunya koperasi simpan pinjam yang macet dan tidak ada pemasukan,sementara untuk biaya oprasionalnya harus tetap ada. Solusinya adalah mengurangi penghasilan karyawannya”, beber Kabid Pengawasan dan Bina Usaha DKUM Kota Depok Andi Kuswandi kepada Ketua Koperasi Sekber Wartawan Sejahtera, Agus prabowo diruangannya, Jum’at (19/9/20 ).
Andi menyampaikan, hal itu pun terjadi dengan toko dan minimarket yang juga sama jebloknya sekitar 60%-70%. Semua lantaran ada penambahan pengeluaran pembelian masker, hand sanitizer dan lainnya.
“Begitupun dengan angkutan umum, yang semakin langkanya penumpang akibat dibatasinya interaksi karena covid-19”, ujarnya.
Sedikitnya, tambah Andi, ada tiga sektor yang harus diperhatikan dalam koperasi, yaitu simpan pinjam, perdagangan dan angkutan.
Ia memaparkan, dalam usaha perdagangan, daya beli masyarakat semakin turun, lantaran adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat.Sama halnya dengan perdagangan. “Simpan pinjam pun, ketika usaha anggota berjalan, dengan sendirinya cicilan berjalan.Dari semua kondisi tersebut terjadi penurunan termasuk UKM, persoalannya UKM adalah bisnis interaksi sosial”, tukasnya.
Menurut Andi, intinya koperasi dan UKM bermuara dua hal, yaitu pasar dan modal. DKUM mencoba atasi bagaimana bisa menciptakan pasar dan itu bukan hal yang mudah, sebab keterbatasan kondisi PSBB.
Dinas koperasi sendiri sudah punya De’coomart, yang orientasi utamanya adalah menjual prodak-prodak UKM, itu semua bisa berjalan dengan baik, kalau kesadaran masyarakatnya sudah terbangun.
“Intinya jika koperasi mau kuat, ya harus berjalan selaras dan seimbang, satu paket antara koperasi dan UKM. Dinas koperasi akan terus mendongkrak daya beli masyarakat. Pada masa pandemi ini, masyarakat harus mempunyai semangat kebersamaan dan akan terus meyakinkan masyarakat, bahwa bersatu itu lebih kuat dari pada sendiri-sendiri”, pungkasnya. *cky
