Direktur Pusat Studi Hukum & Politik Kota Menilai Toleransi Kehidupan di Depok Baik

Bernhard (foto: ist)

Bernhard (foto: ist)
]DEPOK, PLANETDEPOK.COM – Berbeda dengan hasil survey Setara Institute beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Kota Bernhard menegaskan, tidak benar jika Kota Depok disebut sebagai kota intoleran.

“Pernyataan dan hasil penelitian Setara Institute tersebut tidak berdasarkan keadaan realitas masyarakat Kota Depok, yang selama ini kehidupan antar umat beragama cukup toleran dan saling menghormati,” ungkapnya, Sabtu (9/4/2022).

Tidak hanya itu, Mantan Ketua Forum Komunikasi Komunitas Kristen Kota Depok, ini juga menegaskan kebijakan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama ini, menunjukkan tidak adanya diskriminatif.

“Pemerintah Kota Depok juga telah menunjukkan akomodatif terhadap kelompok minoritas, seperti kebijakan mengalokasikan anggaran untuk insentif pembimbing rohani agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan Budha,” paparnya.

Anggota DPRD Depok periode 2014-2019 itu pun menilai, dalam kehidupan beribadah, tidak pernah ada tekanan dari aparatur pemerintah daerah.Kebebasan menjalankan ibadah kelompok minoritas, sangat dijamin oleh Pemkot.

Begitu juga, bebernya, ditingkat arus bawah, kerukunan hidup antara sesama warga dan toleransi dalam kehidupan sosial serta kemanusiaan, sudah sangat baik.

“Ini membuktikan Kota Depok, sebagai kota dengan masyarakatnya yang pluralistik, hidup berdampingan secara damai. Riset Setara Insitute yang menyatakan Depok sebagai kota intoleran harus ditolak dan tidak beralasan secara social,” tegasnya.

Sebelumnya kemarin, usai meresmikan Pasar Rakyat Sawangan Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, dirinya tidak melihat sikap intoleransi dari Pemerintah Kota Depok dan masyarakatnya, seperti yang disebut sebuah lembaga riset minggu lalu.

“Kami tidak melihat itu. Dalam pandangan saya orang Depok baik-baik dan toleran. Semua daerah di Jawa Barat tidak ada yang intoleran,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil, itu lalu meminta metode survei tersebut yang harus diklarifikasi.

“Saya doakan, dimana saja khususnya di Jawa Barat semua realitanya di lapangan masyarakat yang toleran. Kalau ada yang terberitakan tentunya situasional, tidak harus mencerminkan kesimpulan, karena kesimpulan itu terlalu premature,” pungkasnya. *iki

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.