“Prinsipnya kita asosiasi Jasa Konstruksi sangat bangga dan mengapresiasi pembinaan SMKK yang diberikan DPUPR ini kepada kami sangat baik, tapi tentu kami berharap pembinaan aspek lain seperti pelaksana jalan juga diberikan kepada kami,” ujarnya, usai menghadiri Bimtek SMKK Asosiasi Jakon, di Sasono Mulyo, Jalan Kalimulya, Cilodong Depok, Selasa (29/3/2022).
Semua pelaksanaan Jakon, tukasnya, baik gedung maupun jalan, saluran dan lainnya, pasti ada sistem keselamatan konstruksinya, bimbingan inilah yang sedang dilakukan oleh DPUPR.
“Selama kita kerja wajib diterapkan, karena di dalam RAB juga secara detil K3 dicantumkan. Jadi selama kita kerja wajib gunakan helm, sarung tangan, rompi dan peralatan K3 lainnya. Itu prinsip dilapangannya,” jelasnya.
Ini, kata dia, dilakukan lantaran adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah pusat mewajibkan penyedia jasa konstruksi wajib memenuhi standar K3.
Mengenai fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) saat ini, secara pribadi Indra menyebut lembaga itu hanya regulasi pembuatan assesor saja, tapi tetap regulasinya PUPR yang pegang.
“Jadi sekarang segala sesuatunya pemerintah lah yang pegang. Sebab, lembaga yang dianggap bisa membina kita ini, banyak lalainya,” ungkapnya.
Sejumlah Asosiasi Jakon yang memgikuti Bimtek SMKK DPUPR Kota Depok diantaranya, Gapeknas, Gapeksindo, Gakindo, Gapensi, Garansi dan Aspekindo. *iki
