BALAIKOTA, planetdepok.com – Sedikitnya 11 Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Kasek Panwascam) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, dilantik dan diambil sumpah atau janji oleh Koordinator Sekretraiat Bawaslu Kota Depok, di Ruang Edelweis lantai 5 Balaikota Depok. Jumat (10/01/20).
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Depok, M Syamsu Rahman, SE menyampaikan, selain itu 11 Kasek Panwascam tersebut, juga menandatangani Pakta Integritas diatas materai, sebagai komitmen menjalankan tugas dan wewenang yang diemban dengan sejujurnya.
M Syamsu Rahman mengungkapkan, Kasek Panwascam merupakan nahkoda sekretariat dan ujung tombak supporting system Panwascam, guna mewujudkan seluruh agenda pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020.
“Jangan lupa, sebagaimana diketahui, Kasek Panwascam berstatus Aparatur Sipil Negara sehingga harus benar-benar terjaga netralitas dan independensinya,” tekannya.
Ia mengatakan, hal tersebut juga berlaku bagi para undangan yang berstatus ASN, sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.
“Selamat dan semoga amanah. Integritas dan etika harga mati. Sehingga dapat tercipta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang kita cita-citakan.” tutup Syamsu.
Ketua Bawaslu kota Depok Luli Barlini menuturkan, Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan yang dilantik akan bertugas memimpin sekretariat Panwascam, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020, yang mana tahapannya telah dimulai saat ini.
“Mereka akan membantu Panwas Kecamatan, menjalankan tugas-tugas Panwascam berupa dukungan administratif dan operasional”, jejalnya.
Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, pengambilan sumpah atau janji 11 Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan se-Kota Depok, sangat penting untuk kelancaran dari organisasi di bawah Bawaslu itu sendiri.
Hardiono berpesan, Kasek Panwascam harus bekerja secara profesional, karena ini berkaitan dengan administrasi dan keuangan. “Mereka adalah jantungnya, karena disitu menyangkut administrasi dan keuangan, maka aktivitas dari Bawaslu itu tergantung mereka”,tukas Sekda.
Hardiono menegaskan, lantaran anggarannya bersumber dari APBD Kota Depok, maka administrasinya harus beres, pasalnya akan ada pemeriksaan oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *cky
