Capaian itu, menjadi yang terbesar di Jawa Barat bahkan mungkin di Indonesia, terukir dalam rentang waktu singkat hanya empat bulan.
Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengungkapkan, awalnya target tersebut tampak sebagai tantangan yang sangat berat.
Namun, dengan pesimisme awal, mengingat tahun sebelumnya sertifikasi 100 aset pun, dianggap cukup sulit.
” Melalui kerja keras seluruh elemen di Kantor Pertanahan Kota Depok, target tersebut akhirnya berhasil diwujudkan dalam waktu yang singkat,” ujarnya, Rabu (24/1/24).
Percepatan kerja tersebut, kata Indra semakin berkembang setelah adanya kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indra menyampaikan kegembiraannya, atas penyelesaian pekerjaan itu, yang disaksikan langsung oleh KPK.
Dalam sambutan peresmian Gedung Arsip dan penyerahan 856 sertifikat aset daerah, Indra Gunawan menyebut pekerjaan tersebut, Alhamdulillah selesai,” dan menegaskan hal itu terekam bersama dalam sejarah.
Sejalan dengan pencapaian tersebut, Indra menyingkap tantangan dari Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang meminta BPN untuk merealisasikan sertifikasi 3.000 aset Pemkot dalam setahun pada tahun depan.
Indra menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, mengingat pengalaman dan strategi yang dimiliki BPN Kota Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui keberhasilan BPN Kota Depok, dalam percepatan sertifikasi aset pemerintah.
Ia menyoroti manfaat besar dari program itu, termasuk peningkatan pengelolaan aset dan pencegahan sengketa.
“Dengan adanya sertifikasi ini, Pemkot Depok dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar di BPN,” ungkapnya.
Hal itu, tambah Idris, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi aset Pemkot Depok.
“Harapannya, menjelang berakhirnya masa bakti saya, target bisa tembus 5.000 bidang yang disertifikatkan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dalam konteks kebutuhan BPN Kota Depok, terkait rak dan fasilitas pendukung gedung arsip, ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi yang dibutuhkan itu.
Kalau koordinasi seperti ini terlihat, urainya, tentu Pemkot Depok juga memprioritaskan masukan dan harapan yang disampaikan.
“Semangatnya ada, wujudnya jelas. Tentu kita dukung, apalagi ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tandasnya. *iki
