Kamsul Hasan: Fungsi Kontrol Sosial Peran Pers Mengawal RPJMD

Ketua Panpel HPN 2021 Sekber Ardhie G bersama pakar Pers Kamsul Hasan. (Ki-ka)
DEPOK JAYA, planetdepok.com – Dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Sekber Wartawan Kota Depok (SWKD) menggelar diskusi publik dengan Tema Peran Wartawan dalam Mensuskeskan RPJMD 2021-2026 Kota Depok di Balai Rakyat Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (26/2/21).

Berlaku sebagai nara sumber diskusi tersebut yakni, pakar Pers dari Dewan Pers Kamsul Hasan dan Kepala Diskominfo kota Depok Sidik Mulyono, dipandu Pembina SWKD, Herry Budiman sebagai moderator.

Dalam pemaparan materi, Kamsul Hasan menyatakan, fungsi pers sebagai kontrol sosial, menjadi dasar peran wartawan dalam mensukseskan RPJMD.

Sedikitnya 82 orang yang terdiri dari pengurus organisasi Pers se Kota Depok, menghadiri dan berdiskusi dengan seru, hingga berakhir jam pada pukul 17.30 WIB.

baca juga:  Ratusan Ribu Warga Depok Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Pada sesi tanya jawab, ada yang bertanya soal keberatan verifikasi faktual perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

“Patuhi dulu perintah UU yaitu membuat badan hukum sesuai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 1 angka 2, setelah itu baru patuhi peraturan Dewan Pers, tentang verifikasi apakah administrasi atau faktual”, Jawab Kamsul selaku nara sumber.

Dia memaparkan, jangan karena melihat persyaratan verifikasi faktual sangat berat, lalu pesimis tidak membuat badan hukum.

“Bila media kalian sudah berbadan hukum sesuai perintah UU Pers, namun belum terverifikasi faktual, tetap mendapat perlindungan dari UU Pers”, tegasnya.

baca juga:  Ngobrol Soal Netralitas ASN kota Depok

Selain badan hukum, tandas Kamsul, yang sangat penting dilakukan teman-teman pengelola pers UMKM adalah, menegakkan disiplin kerja jurnalistik dengan memperhatikan hukum, etik dan berbagai pedoman.

Dirinya mengingatkan, jangan contoh perusahaan pers yang sudah terverifikasi faktual tetapi standar kerjanya malah menyimpang, seperti membuat berita hanya bersumber dari media sosial tanpa modernisasi.

“Media arus utama yang terverifikasi faktual malah ada yang cari gampang, melempar tanggung jawab dengan membuat disclaimer. Ini tidak benar, jangan dicontoh”, pinta Kamsul.

Diterangkannya, bahwa pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan ruang kepada warga negara untuk mendirikan perusahaan pers dan ini adalah hak asasi manusia.

baca juga:  SEKBER WARTAWAN KOTA DEPOK GELAR RAPAT KERJA 1 TH. 2018

“Pasal 9 ayat (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”, lontarnya.

Namun untuk memanfaatkan peluang ayat (1) harus patuhi ayat(2), menurut Kamsul, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Hasil dari diskusi mengenai peran wartawan mensukseskan RPJMD, menyimpulkan bahwa, peran wartawan mewakili masyarakat luas mengawal RPJMD, harus melaksanakan fungsi pers selain sebagai media informasi juga kontrol sosial.*cky

 90 total views,  1 views today

%d blogger menyukai ini: