DEPOK, planetdepok.com- Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 Apeil 2019 mendatang, sejumlah warga Kelurahan Pancoran Mas Mampang, Depok dan Kelurahan Sukmajaya Kota Depok mengeluh. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dinilai kurang memberikan sosialisasi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, padahal KPU punya Relawan Demokrasi yang digadang bisa meningkatkan partisipasi pemilih, lewat kinerja mereka turun ke tengah-tengah masyarakat.
Keresahan tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal tersebut adalah hak konstitusi yang di lindungi oleh undang-undang. Mirna (62) warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas mengungkapkan, sampai dengan hari ini, dirinya baru tahu ada 5 surat suara, yang nanti bakal di terima pada tanggal 17 April mendatang di TPS.
Sebagai Lansia, hal tersebut merupakan masalah besar, lantaran dirinya merasa sulit menghafalkan nama caleg dan warna surat suara. “Belum ada mas yang datang kpu atau relawan, saya bingung banyak kertasnya terus beda-beda lagi harus pilih siapa,” ujarnya, Rabu (10/4/19).
Begitu juga dengan Tarno (65) warga Mampang, disampaikannya hal sama bahwa tidak ada sosialisasi baik dari KPU maupun dari unsur Relawan, dirinya mengetahui kalau nantinya menerima lima surat suara justru dari Caleg. “Gak ada sama sekali dari KPU atau ormas relawan, saya baru taunya dari Caleg”, tukasnya.
Dari keluhan masyarakat tersebut, diketahui kinerja KPU Depok melempem, padahal beberapa waktu yang lalu, KPU Depok telah melantik 55 orang sebagai relawan, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pemilih di Kota Depok hingga 80 persen.
Bahkan saat awak media coba menshare di media sosial Info depok, tidak satu pun netizen mengatakan pernah di datangi oleh Relawan Demokrasi. Hal tersebut menunjukan, tidak efektifnya kinerja relawan demokrasi, bahkan hal tersebut di benarkan oleh sfat KPU Kota Depok yang tidak mau di sebutkan namanya, dirinya menjelaskan memang benar penyelenggaraan relawan tidak efektif.
“Padahal anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit, per bulan mereka terima 700 ribu rupiah dan banyak Bimtek, tapi terkait masalah pemilu minim, bahkan kegunaan C6 atau C5 saja mereka tidak paham,” imbuhnya.
Pengamat politik Dosen Fisip Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengutarakan, seharusnya penyelenggara KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan, apakah sudah tepat atau belum, megingat waktu yang tinggal beberapa hari lagi.
“KPU harus melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan demokrasi, karena tujuan relawan itu di lantik agar jumlah suara pemilih meningkat, jangan sampai nanti malah sebaliknya, suara pemilih menurun karena masyarakat bingung harus bagaimana,” utasnya.
Masih kata Cecep, sudah menjadi tugas penyelenggara Negara melakukan cek lapangan untuk memastikan kinerja bawahannya. “Evaluasi dengan cek lapangan secara random, karena mereka pasti ada reportnya setiap bulan, kalau komisioner tidak melakukan itu berarti kelalaian KPU, buat apa di lantik dan ada reportnya kalau tidak cek ke lapangan, apakah benar atau tidak mereka bekerja,” terangnya.
Menurut Cecep, masyarakat bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), bila memang dirasa ada hak konstitusi warga Negara yang di abaikan. “Bisa di anggap lalai, kalau memang ada hak konstitusi yang terabaikan,” pungkasnya. *cky
