Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam acara West Java Annual Meeting (WJAM) tahun 2022, di Intercontinental Hotel Dago Pakar Bandung, Senin (19/12/2022)
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Barat itu, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yang telah berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengendalian inflasi.
“Penghargaan ini membuktikan bahwa Kota Depok dapat ikut serta mengendalikan inflasi,” ucap Idris, Selasa (20/12/2022).
Menurutnya, penghargaan Pinunjul Award 2022 merupakan hasil penilaian atas Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2021, yang laporannya telah disampaikan ke Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Yaitu, Kementerian Koordinator Perekonomian RI selaku Sekretariat TPIP atau Tim Pengendalian Inflasi Pusat,” jelasnya.
Serta, tambahnya, memperhitungkan keaktifan TPID masing-masing kabupaten/kota, baik dalam penyusunan dan penyampaian tepat waktu Roadmap Pengendalian Inflasi masing-masing Kabupaten Kota.
“Juga penerapan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dalam upaya pengendalian inflasi,” papar Idris.
Lalu, katanya, kehadiran TPID Kabupaten/Kota dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tingkat Nasional dan Provinsi, maupun kelengkapan dan ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Kegiatan TPID kabupaten/kota.
Idris mengungkapkan, pada bulan November 2022, tingkat inflasi MTM (month to month) di Kota Depok sebesar 0,11 persen.
“Ada sejumlah komoditas utama di Kota Depok penyumbang inflasi November 2022, di antaranya, telur, daging, ayam dan cabai rawit,” tegasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, ulasnya, telah melakukan langkah-langkah strategi menekan inflasi.
Yang pertama, mengikuti arahan pusat dan provinsi dalam pengendalian inflasi, terutama arahan rapat koordonasi (Rakor) pusat daerah.
Kedua, menguatkan kelembagaan TPID sebagai lembaga adhoc yang mengkoordinasikan para pihak, baik pemerintah maupun stakeholder, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketiga, lanjut Idris, melakukan intervensi melalui pemantauan harga-harga barang, operasi pasar, gelar pangan, monitoring jalur distribusi, pemberian benih cabe rawit, urban farming di level RW, kelurahan dan kegiatan-kegiatan bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).
“Selain itu, juga melalui pelatihan ketenagakerjaan, wirausaha baru atau WUB/Startup, dan kegiatan ekonomi di level kelurahan dari sumber Dana Kelurahan (Dakel) senilai Rp 2,5 miliar, salah satunya untuk Festival Depok Keren (Festival D’Keren),” pungkasnya. *iki
