GDC, PLANETDEPOK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna secara virtual dan langsung, pada Rabu (6/10/21).
Dipimpin Ketua DPRD Depok, TM. Yusufsyah Putra, sidang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono guna mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2022.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar. Kemudian, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan oleh T. Farida Rachmayanti. Farida menyampaikan, Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2022 memiliki keistimewaan. Sebab, menjadi RAPBD tahun pertama penjabaran RPJMD yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan Wali-Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2021-2026, melanjutkan kegiatan pembangunan Kota Depok periode lima tahun sebelumnya.
RAPBD tahun 2022 ini juga disusun dalam masa transisi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.
“Tantangan dalam penyusunan RAPBD 2022 antara lain, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kota Depok dalam konteks RPJMD, merealisasikan visi misi dan janji kampanye. Serta merespons berbagai tantangan di masa transisi pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi, dan sebagainya,” jelas Farida saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Depok.
Fraksi PKS, lanjut Farida, mendorong agar APBD 2022 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD dan Janji Kampanye Kepala Daerah terpilih. Perencanaan kegiatan hendaknya disusun secara cermat dan terukur, mengacu pada program- program prioritas.
“Program prioritas terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur, kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Gerindra, Edi Masturo menuturkan, sumber daya manusia (SDM) di Depok harus ditingkatkan, pelatihan ilmu terapan dan keterampilan harus semakin diperbanyak. Hal itu diberikan bukan hanya bagi aparatur pemerintahan, tapi juga untuk masyarakat Depok.
“Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik juga harus jadi prioritas untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan pendidikan dan SDM di Kota Depok,” pungkasnya. *cky
