Menurut Ketua KNPI Kota Depok terpilih Army Haryanto, KNPI yang akan melaksanakan Pelantikan kepengurusan periode 2021 – 2024 di Kinasih Resort, Cilangkap, Senin (12/12/2022), tidak difasilitasi oleh Pemkot Depok.
Lantaran itu, pengurus terpilih merasa kecewa terhadap sikap Pemkot Depok yang ia nilai tutup mata.
“Padahal, KNPI adalah organisasi yg dinaungi langsung oleh pemerintah setempat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis , Minggu (11/12/2022).
Army mengatakan, dengan tidak di akomodir dan di fasilitasi, maka menghambat kegiatan Pelantikan yang seharusnya sudah terlaksana dari bulan Juni lalu, setelah keluarnya Surat Keputusan (SK).
Upaya Audiensi dan Mediasi pun, jelasnya, sudah ia lakukan, namun support untuk penggunaan Aula di Balaikota, tidak bisa direalisasikan.
“Kita sudah Audiensi ke Disporyata untuk kegiatan pelantikan ini, ternyata Aula di Balaikota sudah penuh terisi jadwal, sedangkan pelantikan KNPI harus di segerakan,” ulasnya.
Mengingat waktu yang terus berjalan, dan pelantikan harus disegerakan, akhirnya pengurus terpilih, kata Army, harus mengeluarkan anggaran secara swadaya untuk gedung, tanpa adanya sedikit solusi ataupun anggaran dari Pemkot Depok.
Ia berharap, kedepannya KNPI tanpa Pemkot Depok, tetap bisa menjalankan program program kepemudaan.
“Karena sebagai pemuda, kita harus kreatif,” utasnya.
Mantan Ketua KNPI Kota Depok yang juga sebagai Ketua MPI KNPI Kota Depok terpilih, Bobby Harahap pun sontak miris melihat hal itu.
Ia menyampaikan, bahwa dirinya kecewa atas tidak difasilitasinya pelantikan Pengurus KNPI masa jabatan 2021 – 2024.
Padahal, lanjutnya, pada Periode lalu KNPI sudah menghasilkan Perda Kepemudaan, dimana ada kerjasama dan pemberdayaan antar Pemkot Depok dengan Pemuda, namun itu semua ternyata hanya sekedar bahasan belaka.
“Saya merasa miris dengan kebijakan Pemkot Depok yang tidak memfasilitasi kami, pemuda Depok untuk kegiatan pelantikan KNPI,” tukasnya.
Kami, tegas Bobby, KNPI sudah menghasilkan Perda Kepemudaan untuk membantu kinerja Pemkot Depok, ternyata tidak ada realisasinya.
Ia mengutarakan, mengingat KNPI adalah Organisasi Kepemudaan yang menaungi 70 OKP dan 11 PK di setiap Kecamatan, maka sewajibnya Pemkot memberikan fasilitas dan mensupport setiap kegiatan KNPI.
Pasalnya, imbuh Bobby, KNPI yang beranggotakan para pemuda, akan menjadi calon pemimpin Kota Depok.
“Pemkot Depok tidak bisa tutup mata tutup telinga, kami kecewa. Untuk apa adanya Perda Kepemudaan tapi realisasinya Nol besar,” tandasnya.
Ia menekankan, harusnya Pemkot Depok khususnya Walikota, bisa mengayomi, membimbing dan menjadikan contoh yang baik untuk pemuda pemuda kota Depok.*iki
