Margonda, Planetdepok.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos), beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, memastikan penyaluran Bantuan Sosal (Bansos) tahun 2024 sudah tepat sasaran dan berkeadilan sosial.
Hal itu terungkap saat SWI Depok menggelar Ngopi Bareng, dengan mengundang Kepala Dinsos, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Rumkim) dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok, Kamis (26/9/1024).
Kadinsos Kota Depok Devi Maryori menjelaskan, Bansos diberikan Pemkot Depok melalui Dinsos, dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS ).
KDS ditujukan kepada warga Depok ber KTP Depok, yang benar-benar membutuhkan dan telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jika belum terdata di DTKS, masyarakat dapat mengusulkan melalui Dinas Sosial, yang nantinya akan diverifikasi dan divalidasi,” paparnya.
Bagi warga yang terdata di DTKS namun belum menerima bantuan apapun dari pusat atau Kemensos, tandasnya, dapat mengajukan bantuan melalui KDS.
“Kami juga melakukan pelatihan, pembinaan, serta sosialisasi terhadap para disabilitas, para anak jalanan, bekerjasama dengan sejumlah yayasan di Kota Depok,” urai Devi.
Selain itu, ia juga memperkenalkan inovasi pelayanan Dinsos, yakni Bersinergi Lintas Instansi Mensejahterakan Masyarakat Miskin (Belimbing Manis), yang bertujuan memastikan Bansos tepat sasaran.
“Dengan adanya aplikasi Belimbing Manis ini, akan mempermudah masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Dadan Rustandi, menyampaikan terkait capaian Bansos perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Anggaran yang disiapkan, paparnya, per titik adalah sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta), yang merupakan kerjasama dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melalui Pokok Pikiran (Pokir).
Ia merinci, dari anggaran tersebut Rp 20. 000.000 (dua puluh juta) untuk bahan material dan Rp 3.000.000 (tiga juta) untuk upah kerjanya.
“Tentunya, kami juga menyesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ,” tambahnya.
Ia juga mengajak stakeholder terkait termasuk awak media, agar menyampaikan kepada Disrumkim apabila menemukan warga yang layak di bantu.
“Tentunya, harus dilakukan melalui tahapan, dengan menyampaikan ke RT dan RW, hingga ke pemerintah daerah. Jangan sampai sudah rubuh baru minta,” tegasnya.
Sementara itu, Kadisdik Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah menyampaikan, program bantuan siswa miskin (BSM) untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), merupakan bagian dari KDS.
“Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Depok, untuk tahun 2024, target kami adalah 8.500 siswa SD dengan anggaran Rp 10,7 miliar dan 7.333 siswa SMP dengan anggaran Rp 21,9 miliar,” rincinya.
Bansos KDS Pendidikan itu, terangnya, nilanya untuk siswa SD sebesar Rp. 2.000.000 per siswa dan untuk SMP sebesar Rp. 3.000.000 per siswa.
“Bantuan ini, diberikan sebagai upaya membantu meringankan masyarakat kurang mampu, sehingga anaknya dapat melanjutkan sekolah,” tutupnya. *iki
