Sawangan, Planetdepok.com – Anggota DPRD Depok Hj Qonita Lutfiyah, mengajak masyarakat ikut serta mengawasi program pemerintah kota (Pemkot), yang masuk dalam bidang Komisi D DPRD Depok, seperti kesehatan, pendidikan, social, keagamaan dan kepemudaan.
Ajakan itu, ia ungkapkan saat menggelar Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi D DPRD Kota Depok, Tahun Sidang 2023.
Ia menyampaikan, ada dua kewajiban yang harus dilakukan Anggota DPRD, yang pertama reses.
“Reses ini, kami lebih banyak mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat, untuk memfasilitasi kemudian mewujudkan aspirasi tersebut,” ujar Qonita, Kamis (30/11/2023).
Yang kedua, lanjutnya, Anggota DPRD Depok, berkewajiban melakukan sosialisasi terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
Dimana, DPRD memiliki alat kelengkapan dewan yang berbeda-beda tugas serta fungsinya.
“Ada Komisi A yang menangani masalah perizinan, Komisi B yang menangani masalah ekonomi dan pariwisata, Komisi C menangani pembangunan dan Komisi D yang menangani pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial, keagamaan,” paparnya.
Qonita yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan, selama dua periode dirinya tetap bertahan di Komisi D bukan tanpa alasan.
Ia melihat, masih banyak pelayanan-pelayanan berkaitan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, yang harus diperbaiki.
“Di Bidang pendidikan, meskipun belum terlihat sempurna namun kami upayakan setiap tahun semakin baik. Dibidang kesehatan, pelayanan di puskesmas maupun RSUD kami terus evaluasi agar lebih baik lagi,” katanya.
Putri KH Syukron Mamun itu, juga sempat menyinggung masalah penangan stunting, yang baru-baru ini viral.
Dimana program pemerintah kota untuk memberikan makanan tambahan untuk stunting, dinilainya sangat baik.
Namun tentu,harus dikawal bersama-sama dan evaluasi, agar program yang baik bisa tepat sasaran dengan implementasi yang baik pula.
“Mudah-mudahan masalah stunting dan PMT ke depan, tidak bermasalah lagi. Kalaupun ada masalah silahkan untuk disampaikan ke kami,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Qonita juga menerima masukan dan aduan dari para kader posyandu, yang mengeluhkan layanan kesehatan yang dianggap menyulitkan masyarakat.
“Pernah ada kejadian, saat itu saya membantu warga membuat Bansos syaratnya harus sudah vaksin booster,” kisahnya.
Anehnya, warga sudah booster tetap ditolak dengan alasan boosternya di luar Depok.
“Saya sangat kecewa dengan bagian verifikasi Dinkes, padahal warga lagi sangat membutuhkan,” ungkap Maswani, salah seorang kader.
Atas peristiwa tersebut, Qonita berjanji akan melakukan konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kota Depok. *iki
