Menurut Mohammad Idris, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam Perda tersebut, disampaikan tujuh tempat yang masuk dalam penerapan KTR.
Selama pandemi Covid-19, jelasnya, Pemkot Depok telah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian tembakau, baik melalui pengawasan dan sidak KTR, serta sidak ke tempat penjualan atau point of sale yang dilakukan dengan sinergitas antar lintas dinas dan program.
“Kami juga melakukan penurunan iklan atau promosi rokok oleh tim Satgas KTR Kota Depok, serta pembagian dan penempelan media tanda KTR di berbagai kawasan,” ungkapnya, seperti dilansir laman resmi Pemkot Depok, Selasa (7/12/2021).
Lebih lanjut, ujar dia, upaya lain dalam pengendalian tembakau yaitu meningkatkan frekuensi pengawasan dan penegakkan Perda KTR secara intensif.
Selain itu juga, memperluas gerakan tidak merokok di dalam rumah untuk mencegah paparan asap rokok bagi perokok pasif, serta menambah klinik upaya berhenti merokok di puskesmas.
Pemkot Depok, tandasnya, telah menyiapkan rencana program tahun 2022 terkait pengendalian tembakau dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM). Di antaranya mengeluarkan kebijakan berupa produk hukum dalam pencegahan PTM, meningkatkan deteksi dini faktor risiko PTM dengan memberikan layanan cuma-cuma kepada 1,3 juta warga usia 15 tahun ke atas. Lalu juga memberikan dana stimulus bagi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).
“Juga dengan program Imunisasi Dasar Lanjutan, yang menjadi salah satu capaian program strategis, sehingga dipastikan dapat berjalan baik,” terangnya.
Untuk diketahui, Wali Kota Depok Mohammad Idris menjadi salah satu pimpinan daerah yang mendapatkan kesempatan bergabung dalam acara 6th APCAT, bersama empat kepala daerah lainnya perwakilan dari Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah di wilayah Asia Pasifik. *iki
