Ekbis  

Wamenkeu Arahkan Pengelolaan APBN Jabar Fokus Pada Upaya Jaga Stabilitas Makroekonomi

Wamenkeu Suahasil Nazara Kunker ke Kantor KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat (foto: lh/al)

Jakarta, Planetdepok.com — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja (Kunker), ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang, yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Senin (29/12/2025).

Kunjungan ini dilakukannya, untuk memantau pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.

Wamenkeu Suahasil menekankan pentingnya konsistensi jajaran Kemenkeu, dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjaga tata kelola APBN yang akuntabel hingga akhir tahun.

Ia mengutarakan, ni yang dikerjakan teman-teman Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di seluruh Indonesia, di seluruh KPPN.

“Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita biasanya mengunjungi untuk juga memastikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan sekaligus menyemangati teman-teman yang menjaga dan menjalankan APBN sampai dengan akhir tahun,” paparnya.

Dalam kunjungan tersebut, Suahasil juga menyampaikan APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat, melalui program-program prioritas pemerintah yang tepat sasaran.

Terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Oleh karena itu, pengelolaan APBN di daerah harus senantiasa berorientasi pada dampak dan manfaat, yang dirasakan langsung masyarakat,” tekan Suahasil.

Menghadapi Tahun Anggaran 2026, Wamenkeu mengarahkan agar pengelolaan APBN di Jawa Barat, tetap berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai Regional Chief Economist (RCE), tandasnya, Kanwil DJPb diharapkan mampu memahami dan menganalisis dinamika perekonomian di wilayah Jawa Barat.

“Sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang kontekstual, serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” utasnya. (iki)

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.