“Kami ingin ke depan, siapapun yang melaksanakan pelatihan memiliki standar yang sama. Misalnya pelatihan A, baik di Kelurahan, Kecamatan ataupun Dinas lain, memiliki standar yang sama. Jangan sampai, karena tidak ada standar yang sama berdampak pada output,” tutur ujar Kepala Disnaker Kota Depok M. Thamrin, Kamis (4/11/2021).
Selama ini, tandasnya, pelatihan-pelatihan kerja yang diselenggarakan belum mempunyai standar yang sama. Baik dari segi waktu pelaksanaan, jam pelatihan, instruktur, anggaran dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK).
Disnaker Depok, tegasnya, sudah berdialog dengan para pengurus LPK, BLK dan para instruktur yang ada di Kota Depok terkait hal itu. Secara teknis pihaknya juga akan melihat LPK dan BLK yang ada di Provinsi ataupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk penyusunan standar SOP tersebut.
“Hasil dari penyusunan ini, kami akan tuangkan menjadi Peraturan Wali Kota Depok agar lebih kuat. Agar nanti ketika penyelenggara pelatihan mengajukan anggaran tidak main-main, sebab ada dasarnya,” tegasnya.
Pelatihan yang digelar, sambung Thamrin, juga harus sesuai dengan minat pencaker di wilayah. Jangan sampai, minat pencaker di wilayah menginginkan pelatihan komputer tetapi yang digelar pelatihan tata boga.
Oleh karenanya, kata dia, Disnaker akan mendata pencaker berdasarkan wilayah serta minat kompetensinya, agar penyelenggara pelatihan dapat menggelar pelatihan, yang sesuai dengan minat kompetensi di wilayah tersebut. *iki
