Jakarta, Planetdepok.com – Anggota DPRD Kota Depok H. Bambang Sutopo (HBS) mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Depok, telah melakukan kunjungan silaturahmi ke FPKS DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan tersebut tidak hanya bertujuan mempererat persaudaraan antarlembaga legislatif, tetapi juga membangun sinergi strategis dalam menghadapi tantangan bersama kawasan aglomerasi Jabodetabek, Rabu (27/8/2025)
Dalam pertemuan tersebut, lanjut HBS, kedua pihak menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menangani persoalan yang tidak mengenal batas administratif.
Seperti kemacetan, banjir, kebutuhan transportasi massal terintegrasi, tata ruang, serta penyediaan perumahan rakyat.
“Depok dan Jakarta, adalah dua kota yang tidak terpisahkan. Tantangan kota-kota aglomerasi tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, solusinya harus lahir dari kolaborasi,” ujarnya.
FPKS menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota negara dan Depok sebagai kota penyangga, harus bergerak dalam satu visi perjuangan, yakni menghadirkan kota yang ramah warga, adil, dan berdaya saing.
“Kita bukan sekadar dua kota yang bertetangga, tetapi dua gerbang yang saling menguatkan,” tegasnya.
Dalam diskusi, sejumlah isu konkret turut disoroti, di antaranya:
1. Integrasi transportasi publik (TransJakarta, KRL, hingga LRT Jabodetabek).
2. Pengendalian banjir lintas wilayah.
3. Sinkronisasi tata ruang agar pembangunan daerah tidak saling berbenturan.
FPKS menekankan bahwa, kebijakan lintas daerah harus dikelola secara terpadu demi kepentingan warga.
Lebih jelas dikatakan HBS, sebagai partai dakwah, PKS menegaskan pentingnya memberi teladan politik kolaboratif.
DPRD dari kedua kota diharapkan, tidak hanya fokus pada agenda politik formal, tetapi juga aktif dalam advokasi publik bersama.
“Kolaborasi ini bukan hanya untuk memperjuangkan aspirasi warga di daerah masing-masing, tetapi juga memastikan kebijakan lintas wilayah berjalan harmonis,” ucapnya.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, FPKS mengusulkan pembentukan Forum Legislator PKS Jabodetabek.
Forum ini diharapkan mampu mengawal isu-isu strategis seperti sinkronisasi RPJMD, mendorong lahirnya regulasi lintas daerah, serta menyusun program sosial-ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat perbatasan.
“Apa yang menguatkan Jakarta pasti menguatkan Depok, dan sebaliknya. Mari jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama, agar kolaborasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi menjelma menjadi gerakan nyata,” tutupnya. (iki)
