Ia mengatakan, kepada pemerintah, terkait dengan pemangku kebijakan, ia mengusulkan agar setiap LPM yang berkantor dan beraktifitas di Kelurahan, juga diberikan dana operasional.
“Kita LPM, pengen juga punya dana operasional. Sebab, kita kan juga punya tamu yang perlu kita sediakan makan minum sama dengan Kelurahan,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).
Walaupun, tambahnya BOP kelurahan fluktuatif, tapi itu sangat membantu, Lurah jadi tidak pusing karena Pemkot sudah siapkan.
“Tapi kenapa LPM yang dibentuk Oleh pemerintah, tidak diperlakukan seperti lembaga pemerintahan, yang masuk dalam usulan kegiatan yang harus di implementasikan,” tukas Munir.
Munir menegaskan, LPM sifatnya legislatif, maka juga harus sama dengan eksekutif. Ia mengharapkan, ke depan dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA), ada alokasi BOP LPM.
“Kita ini kan LPM, kan jelas kita mitra plat merah. Saya harapkan, Kedepan sudah dicantumkan itu nomenklatur buat BOP LPM dalam DPA,” tekannya.
Jika tidak ada nomenklatur yang sesuai dengan permintaannya itu, maka Pemkot dan DPRD harus membuat regulasinya.
“Agar tidak melanggar aturan, maka petinggi – petinggi kita, Pemkot dan DPRD, untuk mencari atau membuatkan aturannya,” pungkasnya. *iki
