hukrim  

Walikota Depok Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus

BALAIKOTA, PLANET DEPOK. COM – Wali Kota Depok, Mohammad Idris resmi memperpanjangan masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19).

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 443/292/Kpts/Satgas/Huk/2021 tanggal 26 Juli, sebagai tindak lanjut dari perpanjangan PPKM Level 4 yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

“Untuk itu, Kota Depok memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 Covid-19 mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Agar mengoptimalkan keputusan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama TNI-Polri, dan Kejaksaaan akan mengoordinasikan serta mengawasi PPKM level 4 Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan pembatasan mobilisasi warga”, paparnya dalam Kepwal tersebut.

Baca Juga:  Pemkot Depok Terbitkan SE Pencegahan Korupsi & Pengendalian Gratifikasi Hari Raya

Masyarakat pun diminta untuk maksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumber daya Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Pengawas Kecamatan.

Baca Juga:  Kejari Depok Segera Sidangkan Mantan Ketua KPU Titik Nurhayati di Bandung

“Selain itu, bersama TNI-Polri dan Satgas KSTJ, upaya pencegahan dan penanganan langsung dilakukan di wilayah RT”, jelasnya.

Kemudian, masyarakat yang bertempat tinggal atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta secara konsisten menerapkan protkes pencegahan Covid-19.

Baca Juga:  Inovasi Kejari Depok, KPN & Posyankum di Kantor Walikota Depok Diresmikan Kajati Jabar

Bagi setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dikenai sanksi administratif hingga penutupan. *cky

 142 kali dilihat

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: planetdepok.com@gmail.com Terima kasih.