Walikota Depok Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus

 68 total views,  1 views today

BALAIKOTA, PLANET DEPOK. COM – Wali Kota Depok, Mohammad Idris resmi memperpanjangan masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19).

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 443/292/Kpts/Satgas/Huk/2021 tanggal 26 Juli, sebagai tindak lanjut dari perpanjangan PPKM Level 4 yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

baca juga:  2 Mantan Sekdis Telah Dipanggil, Pekan Depan Kejari Depok Agendakan Gali Keterangan Kabid DPKP

“Untuk itu, Kota Depok memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 Covid-19 mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Agar mengoptimalkan keputusan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama TNI-Polri, dan Kejaksaaan akan mengoordinasikan serta mengawasi PPKM level 4 Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan pembatasan mobilisasi warga”, paparnya dalam Kepwal tersebut.

baca juga:  Terbukti Bersalah, Hakim PN Depok Vonis Babai Suhaemi Pidana Denda

Masyarakat pun diminta untuk maksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumber daya Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Pengawas Kecamatan.

“Selain itu, bersama TNI-Polri dan Satgas KSTJ, upaya pencegahan dan penanganan langsung dilakukan di wilayah RT”, jelasnya.

baca juga:  Panwascam Akan Selidiki Dugaan Pelanggaran Masa Tenang Oleh Pendukung Paslon 01

Kemudian, masyarakat yang bertempat tinggal atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok, wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PPKM Level 4 Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta secara konsisten menerapkan protkes pencegahan Covid-19.

Bagi setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dikenai sanksi administratif hingga penutupan. *cky

%d blogger menyukai ini: